jdih.bantaengkab.go.id
JDIH :: Kabupaten Bantaeng
Perda No. 11 Tahun 2005. Peruabahan Status Barang Daerah. Perda No. 18 Tahun 2006. Rencana Umum tata Ruang Kawasan Perotaan Kecamatan Bantaeng. Perda No. 15 Tahun 2006. Retribusi Wajib Daftar Perusahaan. Minggu, 26 April 2015 12:12. Peringati Kartini, PNS Bantaeng Pakai Batik. Minggu, 26 April 2015 12:06. Diklat Jurnalistik Putih Abu Abu di Bantaeng. Senin, 13 April 2015 22:08. Pengawas Tenaga Kerja dan Mediator HI Bantaeng Siap Kawal BIP. Bantaeng memasuki babakan baru yaitu dengan memasuki tahap pemban...
jdih.banyuwangikab.go.id
JDIH Kabupaten Banyuwangi | Beranda
KEPUTUSAN BUPATI TTD SEKDA. Bahasa Hukum: ‘Diskresi’ Pejabat Pemerintahan. Ancaman pidana korupsi rupanya menjadi momok bagi banyak pejabat pemerintahan di Indonesia http:/ www.hukumonline.com/berita/baca/. MK Tegaskan Seponering Wajib Perhatikan Saran Badan Negara. Penafsiran Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan dibutuhkan supaya ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan seponer. Menkumham Janji Tindak Tegas PSK Asing di Indonesia. MA Terbitkan 14 PERMA Sepanjang 2016, Cek Daftarnya.
jdih.bapeten.go.id
Welcome to JDIH-BAPETEN
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Perka BAPETEN (terkait ketenaganukliran). Perka BAPETEN (Internal Kelembagaan). Keamanan Nuklir dan Seifgard. Rancangan Peraturan Kepala BAPETEN. IP Anda :66.160.134.62. PERKA NUKLIR BAPETEN Nomor 8 Tahun 2016. PERKA NUKLIR BAPETEN Nomor 5 Tahun 2016. SK KA BAPETEN Nomor 198/K/V/2016. PERPRES Nomor 34 Tahun 2016. SK KA BAPETEN Nomor 141/K/IV/2016. Keputusan Kepala BAPETEN ini berisi tahapan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi s...
jdih.baritokualakab.go.id
Jaringan Data dan Informasi Hukum | Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Kuala
Jaringan Data dan Informasi Hukum. Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Kuala. Middot; Write a comment. Middot; Categories: Info Publik. DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA Ke-69. Middot; Write a comment. Middot; Categories: Info Publik. PROLEGDA KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2014. Middot; Write a comment. Middot; Categories: Info Publik. Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Middot; Write a comment. Middot; Categories: Info Publik. Visi dan Misi pemerintah daerah merupakan piranti utama yang memungkinkan ...
jdih.baritoutarakab.go.id
JDIH - Kabupaten Barito Utara
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BARITO UTARA. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. JDIH Kabupaten Barito Utara. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air ...
jdih.batamkota.go.id
Bagian Hukum Setdako Batam
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Pemerintah Kota batam hubungi kami di : 082171678877 - hukum@batamkota.go.id. DPRD Usulkan Ranperda Pengawasan Produk Halal dan Higienis. Pemko Perpanjang Kerjasama dengan Kejaksaan. APBD Perubahan 2016 Berkurang 10 Persen. DPRD Sepakati Perubahan Aturan Parkir Batam. Menhub Dorong Keterlibatan Swasta di Pengelolaan Transportasi. Pemkot Batam Siapkan Tujuh Rencana Strategis Dalam RPJMD 2016-2021. Ayo Pahami Makna Logo Peringatan HUT RI ke-71. DPRD Sepakati Perubahan A...
jdih.batangkab.go.id
JDIH Kabupaten Batang
Tugas Pokok, Fungsi, dan Program Kerja. Peraturan dan Instruksi Presiden. Peraturan dan Keputusan Menteri. Agenda and Jadwal Kegiatan. Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015, Nomor 21 Tahun 2015 dan Nomor 22 Tahun 2015. Written by Bagian Hukum. June 16, 2015. PENYULUHAN HUKUM TERPADU KABUPATEN BATANG TAHUN 2015. Written by Bagian Hukum. June 16, 2015. Peserta Penyuluhan Hukum masing-masing berjumlah 50 (lima puluh) orang per lokasi, yaitu Tingkat Kecamatan terdiri dari Unsur Kecama...
jdih.bawaslu.go.id
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu - RI
Kamis, 12 Januari 2017. Ketua Bawaslu: IKP Cegah Pelanggaran Pilkada. Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) Prof Muhammad menegaskan bahwa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 yang diterbitkan oleh Bawaslu merupakan early warning system . Ketua Bawaslu: Harga Diri Lembaga Tanggung Jawab Komisioner dan Sekretariat. Endang Wihdatiningtyas: Pengawas Pemilu Harus Antisipatif. Bangka Belitung, Badan Pengawas Pem...
jdih.belitungkab.go.id
JDIH Kabupaten Belitung
Jl A Yani No. 01 Tanjungpandan - Belitung. Telp 0719 - 22721 Fax. 0719 - 21339. Email hukum@belitungkab.go.id. Kumpulan foto kegiatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung. Kamus Hukum disusun agar dapat memahami berbagai istilah, pengertian dan ungkapan-ungkapan yang sering ditemukan dalam bidang Hukum. Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Salam Sejahtera untuk kita semua. Tugas Pokok and Fungsi.
jdih.belitungtimurkab.go.id
JDIH Kabupaten Belitung Timur
Tugas & Fungsi. Visi & Misi. Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016. Regu Safir Wakil Babel ke ajang Lomba Kadarkum tingkat Nasional. Sosialisasi Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah. Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016. Regu Safir Wakil Babel ke ajang Lomba Kadarkum tingkat Nasional. Sosialisasi Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Manggar Humas Beltim Profesor&...
jdih.bengkayangkab.go.id
JDIH::Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum : Kabupaten Bengkayang
Penyuluhan Hukum Terpadu Tahun 2015 di Kecamatan Sungai Raya. Penyuluhan Hukum Terpadu Tahun 2015 di Kecamatan Teriak. Penyuluhan Hukum Terpadu Tahun 2015 di Kecamatan Siding. Penyuluhan Hukum Terpadu Tahun 2015 di Kecamatan Ledo. Penyuluhan Hukum Terpadu Tahun 2015 di Kecamatan Monterado. Penyuluhan Hukum Terpadu Tahun 2015 di Kecamatan Tujuh Belas. PENGHARGAAN KABUPATEN PEDULI HAM. Kabag Hukum Setda Kab.Bengkayang. PENYULUHAN HUKUM TERPADU KAB. BENGKAYANG TAHUN 2014. Jaringan Dokumentasi dan informasi ...
