jdih.babelprov.go.id
Meningkatkan Pelayanan Publik | Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
http://www.jdih.babelprov.go.id/content/meningkatkan-pelayanan-publik
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Change is the law of life. And those who look only to the past or the present are certain to miss the future. (John F Kennedy). Birokrasi itu ibarat gerbong kereta yang sangat panjang. Saat terdapat perubahan arah dari lokomotif yang berada paling depan, maka gerbong-gerbong di belakangnya akan mengikutinya dengan bertahap, bahkan cenderung lambat. Maka, perlu adanya upaya keras dari semua unsur birokrasi tersebut untuk ber...Denga...
jdih.babelprov.go.id
Wacana | Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
http://www.jdih.babelprov.go.id/wacana
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dion Maulana Prasetya (Peneliti Center for East Asia Studies Univ. Sengketa Laut China Selatan. Isu sengketa perairan Laut China Selatan menjadi strategis dalam perkembangan Asia Timur. Bahkan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN) ke-21 di Phnom Penh, Kamboja beberapa waktu lalu isu itu memanaskan siatusi. Dua negara anggota ASEAN. Supadiyanto (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Diponegoro). Nasib Rancangan Undang-Unda...
jdih.babelprov.go.id
Rakor Prolegda Prov. Kep. Babel Tahun 2015 | Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
http://www.jdih.babelprov.go.id/content/rakor-prolegda-prov-kep-babel-tahun-2015
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rakor Prolegda Prov. Kep. Babel Tahun 2015. Mon, 06/07/2015 - 16:01. Study Banding Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bimtek Legal Drafting 2015 di Hotel Bangka City. Rakor Fasilitasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (Ranham). Rakor Prolegda Prov. Kep. Babel Tahun 2015. Penyuluhan HAM Tahun 2015 di Hotel Puncak. Rakor Pembangunan Bidang Hukum 2013 di Hotel Bumi Asih.
jdih.babelprov.go.id
Sengketa Laut China Selatan | Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
http://www.jdih.babelprov.go.id/content/sengketa-laut-china-selatan
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sengketa Laut China Selatan. Sengketa Laut China Selatan. Isu sengketa perairan Laut China Selatan menjadi strategis dalam perkembangan Asia Timur. Bahkan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN) ke-21 di Phnom Penh, Kamboja beberapa waktu lalu isu itu memanaskan siatusi. Dua negara anggota ASEAN, yakni Filipina dan Vietnam yang bersengketa langsung dengan China, mendesak agar permasalahan tersebut dibahas di dala...China...
jdih.babelprov.go.id
Berita | Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
http://www.jdih.babelprov.go.id/berita
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Biro Hukum Gelar Rapat Koordinasi Hukum dengan Kabupaten/Kota Tahun 2016. PANGKALPINANG, Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi serta penyampaian informasi dan masalah hukum terkini di Lingkunagan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ciptakan Legal Drafter Handal Melalui Bimtek Legal Drafting. Biro Hukum Gelar Acara Penyuluhan Hukum Tahun 2015.
jdih.babelprov.go.id
Politik Transaksional | Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
http://www.jdih.babelprov.go.id/content/politik-transaksional
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perilaku sebagian politikus di negeri ini semakin hari kian mencengangkan. Bagaimana tidak, terseretnya sejumlah tokoh politik dalam berbagai kasus korupsi padahal selama ini dipercaya sebagai sosok yang jujur, cerdas, alim dan santun, telah membalikkan anggapan positif tentang kredibilitas para politikus. Di masa kampanye, para politikus mengeluarkan banyak dana untuk membiayai kegiatan tersebut. Dalam logika bisnis, modal yan...
jdih.babelprov.go.id
Negara Hukum Kian Tereliminasi | Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
http://www.jdih.babelprov.go.id/content/negara-hukum-kian-tereliminasi
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Negara Hukum Kian Tereliminasi. Negara Hukum Kian Tereliminasi. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sudah digariskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan, hal ini termaktub dalam batang tubuh konstitusi, dan tidak lagi di penjelasan konstitusi. Sayangnya, paska masuknya identitas ini, Indonesia tetap dituding sebagai negara yang tidak layak mengibarkan bendera negara hukum. Mengapa demikian? Yang paling menyolok adalah soal sistem ...
infoduk.babelprov.go.id
Informasi Kependudukan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
http://infoduk.babelprov.go.id/content/profil-kependudukan-biro-pemerintahan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Profil Kependudukan Biro Pemerintahan. Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 14 untuk Kabupaten/Kota, maka sebagai daerah otonom mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pengelolaan Administrasi Kependudukan menurut pasal 22 Undang- Undang nomor 32 Tahun 2004. Tersedianya data kep...
infoduk.babelprov.go.id
Video Gallery | Informasi Kependudukan
http://infoduk.babelprov.go.id/video
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Video Kegiatan Isra' Mi'jrad. In lacinia elit ut lacus rhoncus vitae commodo nulla imperdiet. Proin vel erat massa. Vivamus et sem urna. Nullam dictum, nulla sed varius tincidunt, sem eros ultrices elit, eget mattis elit dui ac metus. Duis tincidunt eros vestibulum mauris congue. Video Kegiatan Isra' Mi'jrad. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH, ANGKA PARTISIPASI KASAR, DAN ANGKA PASTISIPASI MURNI. Jl Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur. Air Itam - Pangkalpinang.
