jdih.kemenkeu.go.id jdih.kemenkeu.go.id

jdih.kemenkeu.go.id

JDI Hukum

Selasa, 18 Agustus 2015. Peraturan Menteri Keuangan terbaru 149/PMK.04/2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 31 Juli 2015. Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 31 Juli 2015. Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. User aktif : 43.

http://jdih.kemenkeu.go.id/

WEBSITE DETAILS
SEO
PAGES
SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR JDIH.KEMENKEU.GO.ID

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

January

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Sunday

TRAFFIC BY CITY

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 3.8 out of 5 with 5 reviews
5 star
1
4 star
2
3 star
2
2 star
0
1 star
0

Hey there! Start your review of jdih.kemenkeu.go.id

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

Desktop Preview Tablet Preview Mobile Preview

LOAD TIME

5.6 seconds

FAVICON PREVIEW

  • jdih.kemenkeu.go.id

    16x16

  • jdih.kemenkeu.go.id

    32x32

CONTACTS AT JDIH.KEMENKEU.GO.ID

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

SCORE

6.2

PAGE TITLE
JDI Hukum | jdih.kemenkeu.go.id Reviews
<META>
DESCRIPTION
Selasa, 18 Agustus 2015. Peraturan Menteri Keuangan terbaru 149/PMK.04/2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 31 Juli 2015. Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 31 Juli 2015. Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. User aktif : 43.
<META>
KEYWORDS
1 pencarian peraturan
2 nomor
3 tahun
4 bentuk
5 semua jenis
6 tap mpr
7 perpu
8 perpres
9 keppres
10 inpres
CONTENT
Page content here
KEYWORDS ON
PAGE
pencarian peraturan,nomor,tahun,bentuk,semua jenis,tap mpr,perpu,perpres,keppres,inpres,tentang,subyek,pencarian fulltext,peraturan perundangan,link situs,peraturan/keputusan menteri keuangan,lihat katalog,selanjutnya,pustaka hukum,selengkapnya,kurs pajak
SERVER
Microsoft-IIS/6.0
POWERED BY
ASP.NET
CONTENT-TYPE
windows-1252
GOOGLE PREVIEW

JDI Hukum | jdih.kemenkeu.go.id Reviews

https://jdih.kemenkeu.go.id

Selasa, 18 Agustus 2015. Peraturan Menteri Keuangan terbaru 149/PMK.04/2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 31 Juli 2015. Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 31 Juli 2015. Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. User aktif : 43.

INTERNAL PAGES

jdih.kemenkeu.go.id jdih.kemenkeu.go.id
1

JDI Hukum

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/Ind/Grafik

Rabu, 9 Nopember 2016. Quality="high" width="370" height="270" name="FactorySum" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http:/ www.macromedia.com/go/getflashplayer" /. Quality="high" width="370" height="270" name="FactorySum" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http:/ www.macromedia.com/go/getflashplayer" /.

2

JDI Hukum

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/Ind/ContacUs

Rabu, 9 Nopember 2016. Bagaimanapun saran/komentar dari semua pihak, bermanfaat untuk pengembangan portal ini. Kami ingin mendapatkan masukan yang positif dan konstruktif. Sebelum mengisi form ini, disarankan terlebih dahulu untuk membaca masukan. Kami menghargai privasi dan tidak akan pernah menyalahgunakan personal informasi Anda. Untuk itu, kami akan menyamarkan e-mail account Anda. Sedang untuk korespondensi tertutup, silahkan menghubungi Manajemen Biro Hukum Departemen Keuangan.

3

JDI Hukum

http://www.jdih.kemenkeu.go.id//Ind/Default.asp

Rabu, 9 Nopember 2016. Peraturan Menteri Keuangan terbaru Nomor 160/PMK.07/2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 25 Oktober 2016. Tentang Pedoman Umum Dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 25 Oktober 2016. Tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Hakim. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 25 Oktober 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. User aktif : 78.

4

JDI Hukum

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/Ind/default.asp?strArghome=nothome&amp;strArg=ttg01

Rabu, 9 Nopember 2016. Peraturan Menteri Keuangan terbaru Nomor 160/PMK.07/2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 25 Oktober 2016. Tentang Pedoman Umum Dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 25 Oktober 2016. Tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Hakim. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 25 Oktober 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. User aktif : 80.

5

JDI Hukum

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/Ind/default.asp?strArghome=nothome&amp;strArg=pra01

Rabu, 9 Nopember 2016. Peraturan Menteri Keuangan terbaru Nomor 160/PMK.07/2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 25 Oktober 2016. Tentang Pedoman Umum Dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 25 Oktober 2016. Tentang Persyaratan Dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Hakim. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 25 Oktober 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. User aktif : 82.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 0 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

5

LINKS TO THIS WEBSITE

sip-library.com sip-library.com

Hukum Perbankan Di Indonesia | SIP-Library

http://www.sip-library.com/index.php?p=show_detail&id=709

Hukum Perbankan Di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Xxx 582 hlm. 20,5 cm. Tidak tersedia versi lain. Masukkan nama sebelum memulai obrolan. Tekan tombol Enter untuk memulai obrolan.

sip-library.com sip-library.com

HUKUM JAMINAN KEPERDATAAN | SIP-Library

http://www.sip-library.com/index.php?p=show_detail&id=348

Xviii 615 hlm. ; 24 cm. Tidak tersedia versi lain. Masukkan nama sebelum memulai obrolan. Tekan tombol Enter untuk memulai obrolan.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 16 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

18

OTHER SITES

jdih.katingankab.go.id jdih.katingankab.go.id

JDIH Katingan

SOSIALISASI DESA SADAR HUKUM TAHUN 2016. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2016. Launching Website JDIH Kabupaten Katingan Tahun 2015. Pembinaan Desa Sadar Hukum Sekaligus Sosialisasi JDIH Kabupaten Katingan Tahun 2015. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan. Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan .

jdih.kebumenkab.go.id jdih.kebumenkab.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Situs Pusat JDIH Nasional. JDIH Provinsi Jawa Tengah. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kebumen. Jl Veteran No. 2 Telp (0287) 381144, 381410, 381205 FAX. (0287) 381423.

jdih.kedirikota.go.id jdih.kedirikota.go.id

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Bag Hukum Kota Kediri. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Bag Hukum Kota Kediri. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Bag Hukum Kota Kediri. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Bag Hukum Kota Kediri. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Bag Hukum Kota Kediri. Studi Banding ke Pemerintah Kota Bandung. Sosialisasi Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Berdasarkan Perda Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016.

jdih.kemdikbud.go.id jdih.kemdikbud.go.id

Layanan Biro Hukum dan Organisasi

Biro Hukum dan Organisasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Silahkan klik LOGIN terlebih dahulu untuk masuk kedalam Forum. Jika belum mempunyai akun, silakan klik DAFTAR untuk registrasi. 2014 Biro Hukum dan Organisasi. Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Informal.

jdih.kemendag.go.id jdih.kemendag.go.id

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan

Jumat, 13 Januari 2017. Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature). Jendela Informasi Hukum Edisi Desember 2015. Seminar "Peran Konsumen Dalam Mendukung Terciptanya Tertib Ukur di Indonesia". Portal Situs Hukum :. Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature). Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Website ini diakses: 33,665,216.

jdih.kemenkeu.go.id jdih.kemenkeu.go.id

JDI Hukum

Selasa, 18 Agustus 2015. Peraturan Menteri Keuangan terbaru 149/PMK.04/2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 31 Juli 2015. Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 31 Juli 2015. Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. User aktif : 43.

jdih.kendalkab.go.id jdih.kendalkab.go.id

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Senin, 10 April 2017. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Senin, 10 April 2017. Selasa, 01 Desember 2015. Bimbingan Teknis Legal Drafting Tahun 2015. Rabu, 25 November 2015. Lomba KADARKUM Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2015. Selamat Datang di Website JDIH Pemerintah Kabupaten Kendal. Semoga dengan adanya website ini, diharapkan mampu meningkatkan efektifitas penyebarluasan produk hukum khususnya Produk Hukum Daerah Kabupaten Kendal yang meliputi Peraturan Daerah (PERDA). Pengunjung hari ini: 30.

jdih.kepriprov.go.id jdih.kepriprov.go.id

BERANDA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Perda Prov.Kepri No.02 tahun 2015) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Perda Prov.Kepri No.01 tahun 2015) PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN RIAU. Perwako Batam No.32 tahun 2014) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat (PNPM) Perkotaan Melalui Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasara Pemukiman Di Kelurahan Kota Batam. Biro Huk...

jdih.kerincikab.go.id jdih.kerincikab.go.id

JDIH Kabupaten Kerinci

Selamat Datang di Situs Resmi. Jaringan dokumentasi and produk hukum kabupaten kerinci. Dengan adanya aplikasi ini pengunjung dapat dengan mudah mencari dan menemukan produk hukum yang diinginkan. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional. Gambaran Umum Jdih Pemerintah Kabupaten Kerinci. Page rendered in 0.0295.

jdih.ketapangkab.go.id jdih.ketapangkab.go.id

Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum | Kabupaten Ketapang

Visi & Misi. Undang – Undang. Semarak Ramadhan Komunitas Motor Gelar Permainan Meriam Karbit. Keberadaan Kelompok KIM Kecamatan Simpang Dua. PT HSL Hibahkan Lapter. Syukuran Panen Padi Dendang dan Lounching Perdana Beras Dendang. Perayaan Imlek bersama 2015/2566 Mendorong Terciptanya Kehidupan Harmonis dan Kondusif. Deklarasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan. Anggota DPR RI dukung food estate Ketapang. 103 Peserta Lulus Tes CPNS Terima SK. Visi & Misi. Undang – Undang. Jun 30, 2015. Jun 04, 2015.

jdih.kominfo.go.id jdih.kominfo.go.id

JDIH KEMKOMINFO

Senin, 17 Agustus 2015. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepolisian Negara Republik Indonesia. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN. LEMBAGA NON STRUKTURAL (KOMISI). LEMBAGA NON STRUKTURAL (BADAN). ANGGOTA JDIH KEMENTERIAN KOMINFO. Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika. Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika. Jakarta, Rokum Kominfo - Berdasa...