jdih.kepriprov.go.id
BERANDAjdih.kepriprov.go.id
http://jdih.kepriprov.go.id/
jdih.kepriprov.go.id
http://jdih.kepriprov.go.id/
TODAY'S RATING
>1,000,000
Date Range
HIGHEST TRAFFIC ON
Thursday
LOAD TIME
2.1 seconds
PAGES IN
THIS WEBSITE
20
SSL
EXTERNAL LINKS
19
SITE IP
50.87.135.64
LOAD TIME
2.119 sec
SCORE
6.2
BERANDA | jdih.kepriprov.go.id Reviews
https://jdih.kepriprov.go.id
jdih.kepriprov.go.id
jdih.kepriprov.go.id
Visi & Misi
http://jdih.kepriprov.go.id/index.php/profil/visi-misi
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Kabupaten Kep. Anambas. Perda Kabupaten Kep. Anambas. Peraturan Bupati Kep. Anambas. MENJADIKAN BIRO HUKUM SEBAGAI PUSAT INFORMASI. HUKUM, BANTUAN HUKUM. PEMBANGUNAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENUJU MASYARAKAT. YANG MAJU, RAMAH LINGKUNGAN, SEJAHTERA, DAN BERAKHLAK MULI. Maksud dari visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :. Kata PRODUK HUKUM DAERAH. Adalah penyedian data atau informasi yang erat sekali kaitannya dengan produk hukum...
Video Kegiatan
http://jdih.kepriprov.go.id/index.php/shdsu/video
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Kabupaten Kep. Anambas. Perda Kabupaten Kep. Anambas. Peraturan Bupati Kep. Anambas. GALERI VIDEO KEGIATAN PEMERINTAH PROVINS KEPULAUAN RIAU. Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung A Lantai II, Pulau Dompak - Tanjungpinang - Kepulauan Riau.
INFORMASI HUKUM
http://jdih.kepriprov.go.id/index.php/informasi-kegiatan
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Kabupaten Kep. Anambas. Perda Kabupaten Kep. Anambas. Peraturan Bupati Kep. Anambas. Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung A Lantai II, Pulau Dompak - Tanjungpinang - Kepulauan Riau.
Kritik & Saran
http://jdih.kepriprov.go.id/index.php/2014-02-06-12-26-01/buku-tamu
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Kabupaten Kep. Anambas. Perda Kabupaten Kep. Anambas. Peraturan Bupati Kep. Anambas. Selasa, 10 Maret 2015 19:19 Bintan. Saya sudah mencoba login untuk mendownload file ttg perda kab. bintan No 25 tapi tidak bisa masuk dan selalu gagal jadi tolong buat admin jangan harus ada login kira nya ini urgent. Minggu, 20 Juli 2014 16:19 semarang. Webnya bagus dan informatif. Rahmadian Yulianto, SH. Rabu, 04 Juni 2014 11:57 Tanjungpinang.
Sejarah Pembentukan JDIH
http://jdih.kepriprov.go.id/index.php/profil/sejarah-pembentukan-jdih
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Kabupaten Kep. Anambas. Perda Kabupaten Kep. Anambas. Peraturan Bupati Kep. Anambas. Oleh karena itu seminar merekomendasi kan : Perlu adanya suatu kebijakan nasional untuk mulai menyusun suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum, agar dapat secepatnya berfungsi. Pusat dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Dalam sebuah lokakarya di Jakarta tahun 1978 Badan Pembinaan Hukum Nasional disepakati.
TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE
20
Biro Hukum
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/index.php
Profil Kabag dan Kasubag. Kab Aceh Barat Daya. Kab Padang lawas Utara. Kab Labuhan Batu Selatan. Kab Labuhan Batu Utara. Kab Kep. Mentawai. Kab Kep. Meranti. Kab Tj. Jabung Barat. Kab Tj. Jabung Timur. Kab Ogan Komering Hulu. Kab Ogan Komering Hilir. Kab Tulang Bawang Barat. Kab Kep. Anambas. Kab ADM Kep. Seribu. Kab Timor Tengah Selatan. Kab Timor Tengah Utara. Kab Sumba Barat Daya. Kab Kota Waringin Barat. Kab Kota Waringin Timur. Kab Hulu Sungai Selatan. Kab Hulu Sungai Tengah. Kab Hulu Sungai Utara.
Situs Resmi Bagian Hukum Setda Natuna
http://www.jdih.natunakab.go.id/index.php
SELAMAT DATANG di Situs Resmi Bagian Hukum Setda Kabupaten Natuna - Provinsi Kepulauan Riau. Bidang dan Tupoksi Asisten. PP Pengganti UU (Perpu). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri). Peraturan Daerah (Perda) Kab Natuna. Peraturan Bupati (Perbup) Kab Natuna. Penandatangan Kesepakatan Bersama Antara Pemda dan Kejati. Kelompok Kadarkum Organiasasi Wanita Kecamatan Bunguran Selatan berhasil meraih peringkat pertama pada Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan B...
Profil – JDIH.BINTANKAB.GO.ID
http://jdih.bintankab.go.id/index.php/profil
DENGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEMUA JADI LEBIH MUDAH DAN EFEKTIF. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan. Dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 200. 8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009. Tentang Uraian Tugas dan Sub Bagian Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan . Pengumpulan dan...
LAMBANG DAERAH – JDIH.BINTANKAB.GO.ID
http://jdih.bintankab.go.id/index.php/profil/lambang-daerah
DENGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEMUA JADI LEBIH MUDAH DAN EFEKTIF. Lingkaran tali bersimpul lima berwarna coklat kekuning-kuningan melambangkan Kesatuan Bangsa Berdasarkan Pancasila. Kolek berwarna kuning emas dan layar putih, mengandung arti penghidupan dan darah pelaut penduduk Kepulauan Riau. Gelombang tiga lapis berwarna putih, melambangkan geografis Kepulauan Riau. Cerana berwarna kuning kemerah-merahan, melukiskan adat-istiadat dan keramah-tamahan penduduknya. Top Posts and Halaman.
PERATURAN BUPATI – Laman 2007 – JDIH.BINTANKAB.GO.ID
http://jdih.bintankab.go.id/index.php/produk-hukum/peraturan-bupati/2007
DENGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEMUA JADI LEBIH MUDAH DAN EFEKTIF. Pencarian Perda dan Perbup Kabupaten Bintan. PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011. PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011. PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011. PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011. PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011. Top Posts and Halaman. PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012. PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016. PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016. WAKIL BUPATI BINTAN PERIODE 2016-2021.
PERATURAN BUPATI – Laman 2011 – JDIH.BINTANKAB.GO.ID
http://jdih.bintankab.go.id/index.php/produk-hukum/peraturan-bupati/2011
DENGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEMUA JADI LEBIH MUDAH DAN EFEKTIF. Pencarian Perda dan Perbup Kabupaten Bintan. PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011. PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011. PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011. PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011. PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011. Top Posts and Halaman. PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012. PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016. PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016. WAKIL BUPATI BINTAN PERIODE 2016-2021.
Bagian Hukum Setdako Batam
http://jdih.batamkota.go.id/index.php
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Pemerintah Kota batam hubungi kami di : 082171678877 - hukum@batamkota.go.id. DPRD Usulkan Ranperda Pengawasan Produk Halal dan Higienis. Pemko Perpanjang Kerjasama dengan Kejaksaan. APBD Perubahan 2016 Berkurang 10 Persen. DPRD Sepakati Perubahan Aturan Parkir Batam. Menhub Dorong Keterlibatan Swasta di Pengelolaan Transportasi. Pemkot Batam Siapkan Tujuh Rencana Strategis Dalam RPJMD 2016-2021. Ayo Pahami Makna Logo Peringatan HUT RI ke-71. DPRD Sepakati Perubahan A...
PERATURAN BUPATI – Laman 2006 – JDIH.BINTANKAB.GO.ID
http://jdih.bintankab.go.id/index.php/produk-hukum/peraturan-bupati/2006
DENGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEMUA JADI LEBIH MUDAH DAN EFEKTIF. Pencarian Perda dan Perbup Kabupaten Bintan. PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011. PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011. PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011. PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011. PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011. Top Posts and Halaman. PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012. PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016. PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016. WAKIL BUPATI BINTAN PERIODE 2016-2021.
TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE
19
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum - Bagian Hukum Pemerintah Kota Kediri
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Bag Hukum Kota Kediri. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Bag Hukum Kota Kediri. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Bag Hukum Kota Kediri. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Bag Hukum Kota Kediri. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Bag Hukum Kota Kediri. Studi Banding ke Pemerintah Kota Bandung. Sosialisasi Tertib Jalan dan Angkutan Jalan Berdasarkan Perda Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016.
Layanan Biro Hukum dan Organisasi
Biro Hukum dan Organisasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Silahkan klik LOGIN terlebih dahulu untuk masuk kedalam Forum. Jika belum mempunyai akun, silakan klik DAFTAR untuk registrasi. 2014 Biro Hukum dan Organisasi. Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, Informal.
Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan
Jumat, 13 Januari 2017. Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature). Jendela Informasi Hukum Edisi Desember 2015. Seminar "Peran Konsumen Dalam Mendukung Terciptanya Tertib Ukur di Indonesia". Portal Situs Hukum :. Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature). Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Website ini diakses: 33,665,216.
JDI Hukum
Selasa, 18 Agustus 2015. Peraturan Menteri Keuangan terbaru 149/PMK.04/2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 31 Juli 2015. Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Tanggal 31 Juli 2015. Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. User aktif : 43.
Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Senin, 10 April 2017. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Senin, 10 April 2017. Selasa, 01 Desember 2015. Bimbingan Teknis Legal Drafting Tahun 2015. Rabu, 25 November 2015. Lomba KADARKUM Tingkat Kabupaten Kendal Tahun 2015. Selamat Datang di Website JDIH Pemerintah Kabupaten Kendal. Semoga dengan adanya website ini, diharapkan mampu meningkatkan efektifitas penyebarluasan produk hukum khususnya Produk Hukum Daerah Kabupaten Kendal yang meliputi Peraturan Daerah (PERDA). Pengunjung hari ini: 30.
BERANDA
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player. Perda Prov.Kepri No.02 tahun 2015) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Perda Prov.Kepri No.01 tahun 2015) PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH KEPULAUAN RIAU. Perwako Batam No.32 tahun 2014) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Mayarakat (PNPM) Perkotaan Melalui Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Dasara Pemukiman Di Kelurahan Kota Batam. Biro Huk...
JDIH Kabupaten Kerinci
Selamat Datang di Situs Resmi. Jaringan dokumentasi and produk hukum kabupaten kerinci. Dengan adanya aplikasi ini pengunjung dapat dengan mudah mencari dan menemukan produk hukum yang diinginkan. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional. Gambaran Umum Jdih Pemerintah Kabupaten Kerinci. Page rendered in 0.0295.
Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum | Kabupaten Ketapang
Visi & Misi. Undang – Undang. Semarak Ramadhan Komunitas Motor Gelar Permainan Meriam Karbit. Keberadaan Kelompok KIM Kecamatan Simpang Dua. PT HSL Hibahkan Lapter. Syukuran Panen Padi Dendang dan Lounching Perdana Beras Dendang. Perayaan Imlek bersama 2015/2566 Mendorong Terciptanya Kehidupan Harmonis dan Kondusif. Deklarasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan. Anggota DPR RI dukung food estate Ketapang. 103 Peserta Lulus Tes CPNS Terima SK. Visi & Misi. Undang – Undang. Jun 30, 2015. Jun 04, 2015.
JDIH KEMKOMINFO
Senin, 17 Agustus 2015. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepolisian Negara Republik Indonesia. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN. LEMBAGA NON STRUKTURAL (KOMISI). LEMBAGA NON STRUKTURAL (BADAN). ANGGOTA JDIH KEMENTERIAN KOMINFO. Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika. Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika. Jakarta, Rokum Kominfo - Berdasa...
JDIH Prabumulih
Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan antara lain untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Adanya pelayanan informasi yang prima akan mendorong partisipasi masyarkat yang selanjutnya akan mendorong akuntabilitas pejabat publik maupun kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan. Jaringan Dokume. Jumat, 7 Maret 2014 11:57 WIB. Jumat, 20 Februari 2015 11:30 WIB. 2013 Si...
jdih.kotawaringinbaratkab.go.id
Beranda
Bagian Hukum Setda Kobar. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dituntut harus disiplin, sejak 2011 lalu. BKD telah memberikan saksi pemecatan terhadap 5 PNS. Dengan sosialisasi PP Nomor 53 ini, pegawai bisa mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibanya serta mengoptimalkan kenerja sesuai tugas pokok masing-masing. Aturan tertuang dalam PP baru ini jauh lebih keras dibadingkan PP sebelumnya ujar Hariyadi. Pemkab Resmi Berhentikan 1 PNS.
